Kewarganegaraan A 2023

Sistem penegakan hukum di Indonesia melibatkan beberapa lembaga utama seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, Kejaksaan Republik Indonesia untuk menuntut dan menangani perkara di pengadilan, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus narkotika dan korupsi. Selain itu, terdapat peran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam administrasi hukum, lembaga pemasyarakatan untuk eksekusi putusan pengadilan, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai mekanisme pengawasan independen terhadap pelayanan publik. Meskipun telah ada berbagai lembaga yang terlibat, masih terdapat tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan akses keadilan yang terus menjadi fokus reformasi dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum.