Topic outline

  • Selamat datang pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mari bersama-sama mewujudkan Good Citizen

    Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

    Progran Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS

    2 SKS

    pic

    Dr. Triana Rejekiningsih, S.H., M.Pd

    triana_rizq@staff.uns.ac.id

    082135858999


    • RPS File

      Silahkan membaca Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

    • Buku PKN File
      Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa, pembelajaran di perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sehingga mengekpresikan karakter Bangsa Indonesia yang sejalan dengan Program Nawacita. Pada proses pembelajaran di perguruan tinggi, empat mata kuliah tersebut menjadi sumber nilai dan pedoman yang terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi Mahasiswa saat ini dihadapkan dengan tantangan abad 21 yang semakin kompleks. Permasalahan tidak dapat dihadapi hanya berdasarkan kepada sains dan teknologi, akan tetapi harus diperkuat dengan kemampuan “general education” berupa sikap adaptif, fleksibel, kreatif, inovatif yang terintegrasi dengan kompetensi profesional, dan peka terhadap perubahan Iptek berskala nasional, regional dan global.

      Semangat menambah pengetahuan dengan membaca buku sebelum perkuliahan

  • Memahami kerangka konseptual pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi


    pic


    Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (smart and good citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.

    • Materi bab 1 File

      Mari membaca materi yang sudah disediakan dalam PPT berikut ini

    • Membuktikan apakah nilai-nilai sosial masih hidup dan diterima dalam masyarakat kita ? Assignment
      Sillahkan mahasiswa membuat kelompok, masing-masing anggota dalam kelompok 4 sampai 5 orang.
      1. Mengidentifikasi nilai-nilai sosial yang ditemukan dalam praktek kehidupan di sekitar mahasiswa (pilih 1 saja yang dominan)
      2. Setiap mahasiswa dalam kelompok membuat vlog yang menjelasakan mengapa nilai-nilai sosial yang telah dipilih sesuai no 1 tersebut diatas, masih diterapkan dan diterima dalam masyarakat.
      3. Vlog selanjutnya dirangkai jadi satu dan diberikan satu statment bersama tentang masih adanya nilai-nilai sosial tersesbut diterapkan dalam masyarakat.
      4. Video hasil rangkaian di unggah dalam drive dan dikirim linknya pada tugas spada ini, serta mengupload dalam Instagram dan di taq ke IG @triana_rejekiningsih.
      Tugas paling lambat dikirim 
      hari Rabu 8 September 2021 jam 23.59 WIB melalui spada 


  • Mendukung identitas dan integrasi nasional Indonesia

    • Diskusikan  dengan  kelompok sebagai  tugas  terstruktur  guna  menjawab pertanyaan berikut ini: Assignment

      1. Apakah budaya Indonesia banyak yang diklaim negara lain ? Adakah contoh lainnya? Sebutkan, apakah klaim tersebut dimungkinkan terjadi lagi di kemudian hari?
      2. Bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya?
      3. Bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional karena budaya tersebut memang telah disenangi dan dipraktikkan oleh orang Indonesia? Misalnya, budaya makan sambil berdiri (standing  party).
      4. Apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain?
      5. Apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan nasional/identitas nasional? Jika dapat, adakah syaratnya?
      6. Kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal, dapatkah luntur? Mengapa demikian? Jika ya, akankah identitas bangsa itu hilang?

  • URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA?

    1.     Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation (Inggris) yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. 

    2.     Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation (bangsa). 

    3.     Jenis jenis integrasi mencakup 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif). 

    4.     Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. 

    5.     Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. 

    6.     Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. 

    7.     Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan yakni 1) Adanya ancaman dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga–lembaga politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan pembangunan ekonomi. 

    8.     Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. 


  • NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD

  • HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

    • Materi harmmoni hak dan kewajiban warga negara File

      1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
      2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. 
      3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang.
      4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.
      5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya.
      6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. 

    • Tugas membuktikan jaminan hak dan kewajiban dalam UU Assignment

      Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undangundang. Misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. 

      Secara berkelompok carilah sebuah undang-undang sebagai pelaksanaan dari salah satu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban. Identifiksi apa sajakah hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut undang-undang tersebut. Adakah keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban? Apa simpulan Anda mengenai hal tersebut? 

      Tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Rabu 6 Oktober 2021 jam 23.59 WIB

  • HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

  • Mendukung pemajuan penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

    • Proyek Kewarganegaraab Assignment

      1. Mahasiswa dibuat dalam kelompok
      2. Silahkan melakukan identifikasi masalah penegakan hukum yang urgen di hadapi bangsa dan negara kita saat ini
      3. Kumpulkanlah data dan informasi dari masing-masing kelompok untuk memecahkan masalah yang Anda pilih dari sumber informasi/data yang relevan.
      4. Buatlah portofolio tayangan tentang data/informasi yang telah dikumpulkan. Buatlah dalam bentuk infografis.

    • Kegiatan Proyek Kewarganegaraan : Sosialisasi nilai-nilai anti korupsi Assignment

      Setiap mahasiswa aktif dalam melakukan kegiatan proyek kewarganegaraan : Sosialisasi nilai-nilai anti korupsi
        1. Mahasiswa dibentuk dalam kelompok
        2. Semua kelompok mengidentifikasi nilai-nilai anti korupsi
        3. Setiap kelompok menyusun bahan untuk sosialisasi nilai-nilai anti korupsi untuk masyarakat
        4. Sosialisasi disusun dalam bentuk media digital (video-durasi masksimal 7 menit)
        5. Media di save di google drive dan linknya dikirim melalui ruang assignment dalam spada ini
        6. Semua media dibagi pada semua kelompok untuk bahan sosialisasi
        7. Setiap kelompok merencanakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat (kelompok
        8. Laporan hasil sosialisasi dikirim bersama link google drive media paling lambat 8 Desember 2021 jam 23.59 WIB

    • Review media sosialisasi anti korupsi Assignment

      Setelah melihat tayangan video sosialisasi anti korupsi silahkan setiap mahasiswa memberikan review masukan dari video yang akan ditampilkan untuk sosialisasi anti korupsi.

      Hasil review paling lambat dikirim hari Kamis 25 Nopember 2021 jam 15.00 WIB

  • DINAMIKA HISTORIS, DAN URGENSI WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI DAN PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA DALAM KONTEKS PERGAULAN DUNIA

  • URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI INDONESIA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN

  • Ujian Akhir Semester

    • Ujian Akhir Semester Assignment

      UJIAN AKHIR SEMESTER

       

      Mata Kuliah                : Pendidikan Kewarganegaraan

      Jurusan/Kelas             : S1 Manajemen / A

      Hari/Tanggal              : Kamis, 16 Desember 2021

      Waktu                         : 100 menit

      Sifat Ujian                   : Essay, Open Book

      Dosen Penguji             : Dr. Triana Rejekiningsih, S.H., KN, M.Pd

       

      Kompetensi Dasar    : 

      1.       Mengevaluasi hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.

      2.       Menganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakkan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.

      3.       Menganalisis dimakina historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.

      4.       Mencipta langkah operasional untuk menjawab tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.