Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, unsur-unsur, konsep, doktrin dan teori yang mendasar dalam hukum asuransi dan mengaplikasikannya dalam kasus yang terkait dengan hukum asuransi.

Mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional merupakan mata kuliah yang mengkaji hukum adat kaitannya dengan hukum nasional. Mempelajari hukum adat bukanlah sekadar untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada, tetapi lebih dari itu, harus membahas dan menilai sejauh mana sistem nilai dan asas-asas hukum adat yang senyatanya berlaku di masyarakat dan dapat ditransformasikan menjadi nilai-nilai dan asas-asas dalam sistem hukum nasional. Untuk itu materi pokok yang diberikan dalam mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional ini adalah urgensi belajardan dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional, keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem hukum nasionalperkembangan Politik  Pembangunan Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional Indonesia, kedudukan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional merupakan mata kuliah yang mengkaji hukum adat kaitannya dengan hukum nasional. Mempelajari hukum adat bukanlah sekadar untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada, tetapi lebih dari itu, harus membahas dan menilai sejauh mana sistem nilai dan asas-asas hukum adat yang senyatanya berlaku di masyarakat dan dapat ditransformasikan menjadi nilai-nilai dan asas-asas dalam sistem hukum nasional. Untuk itu materi pokok yang diberikan dalam mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional ini adalah urgensi belajardan dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional, keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem hukum nasionalperkembangan Politik  Pembangunan Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional Indonesia, kedudukan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional merupakan mata kuliah yang mengkaji hukum adat kaitannya dengan hukum nasional. Mempelajari hukum adat bukanlah sekadar untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada, tetapi lebih dari itu, harus membahas dan menilai sejauh mana sistem nilai dan asas-asas hukum adat yang senyatanya berlaku di masyarakat dan dapat ditransformasikan menjadi nilai-nilai dan asas-asas dalam sistem hukum nasional. Untuk itu materi pokok yang diberikan dalam mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional ini adalah urgensi belajardan dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional, keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem hukum nasionalperkembangan Politik  Pembangunan Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional Indonesia, kedudukan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional merupakan mata kuliah yang mengkaji hukum adat kaitannya dengan hukum nasional. Mempelajari hukum adat bukanlah sekadar untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada, tetapi lebih dari itu, harus membahas dan menilai sejauh mana sistem nilai dan asas-asas hukum adat yang senyatanya berlaku di masyarakat dan dapat ditransformasikan menjadi nilai-nilai dan asas-asas dalam sistem hukum nasional. Untuk itu materi pokok yang diberikan dalam mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional ini adalah urgensi belajardan dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional, keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem hukum nasionalperkembangan Politik  Pembangunan Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional Indonesia, kedudukan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum penciri nasional yang mnegkaji tujuan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan esensi urgensi identitas nasional, nilai konstitusi, hak kewajiban warga negara, demokrasi, penegakan hukum, wawasan nusantara dan ketahanan nasional

Hukum Adat merupakan hukum asli Bangsa Indonesia, yang saat ini masih menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari disiplin Ilmu Hukum sekaligus sebagai sumber dalam pembentukan sistem hukum nasional. Nilai-nilai hukum adat sebagai kearifan lokal Bangsa Indonesia merupakan cerminan jiwa Pancasila yang merupakan dasar penyelesaian problematika hukum yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.


Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu mata kuliah yang berfungsi untuk membekali mahasiswa Fakultas Hukum dengan aspek-aspek Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara umum mata kuliah ini mempelajari lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.


Mata kuliah Filsafat hukum mengajak mahasiswa untuk berpikir secara radikal, kritis dan menyeluruh sesuai dengan hakikat filsafat itu sendiri. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang hakikat hukum dalam ajaran-ajaran hukum; kepatuhan hukum; dan juga hubungan antara hukum dan keadilan.


Ilmu perundang-undangan merupakan mata kuliah wajib Fakultas Hukum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini menjelaskan istilah dan pengertian ilmu peraturan perundang-undangan, norma dan asas hukum, teori hierarki norma dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan, muatan materi perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik pembuatan peraturan perundang-undangan.

Mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional merupakan mata kuliah yang mengkaji hukum adat kaitannya dengan hukum nasional. Mempelajari hukum adat bukanlah sekadar untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada, tetapi lebih dari itu, harus membahas dan menilai sejauh mana sistem nilai dan asas-asas hukum adat yang senyatanya berlaku di masyarakat dan dapat ditransformasikan menjadi nilai-nilai dan asas-asas dalam sistem hukum nasional. Untuk itu materi pokok yang diberikan dalam mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional ini adalah urgensi belajardan dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional, keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem hukum nasionalperkembangan Politik  Pembangunan Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional Indonesia, kedudukan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Bashasa Indonesia meruapakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program sarjana. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa Indonesia bagi kehidupan mahasiswa. Mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari tuntutan penggunaan bahasa Indonesia sesuai ranahnya. Mahasiswa harus menguasai kemampuan berbahasa Indonesia terutama dalam ranah ilmiah.

Hukum Ekonomi Pancasila adalah salah satu matakuliah pilihan di lingkungan Fakultas Hukum. Sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomiyang berasaskan nilai dan moral pancasila. Sistem ekonomi ini menjadi identitas perekonomianIndonesia. Sebutan lain dari sistem ekonom pancasila adalah sistem demokrasi ekonomi. Dalam ekonomi pancasila terkandung undur demokrasi, maka bisa disebut juga demokrasi ekonomi.

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Hukum tata negara  adalah sebuah  hukum yang mengatur organisasi kekuasaan sebuah Negara dengan segala aspek yang berhubungan dengan organisasi Negara tersebut. Di dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dijumpai berbagai istilah dalam berbagai bahasa seperti : State Law yang berarti Hukum Negara; State Recht (Belanda) dimana State Recht; Constitutional Law(Inggris) dimana hukum Tata Negara menitikberatkan pada konstitusi atau hukum konstitusi; Droit Constitutional dan Droit Adminitrative (Perancis), yang menitik beratkan kepada membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Aministrasi Negara; Verfassnugrecht dan Vervaltingrecht (Jerman) yang sama dengan di Perancis.

Bahasa Inggris dapat dibedakan ke dalam bahasa Inggris umum atau dan English for pecial Purposes, yaitu variasi bahasa Inggris ubtuk tujuan tertentu atau khusus. Untuk membedakan variasi bahasa Inggris, terdapat istilah yang lebih khusus lagi, misalnya, , bahasa inggris hukum, ekonomi, akuntansi, kebidanan, kemaritiman, dsb. Dan variasi tersebut memiliki ciri khas yang bisa dilihat dari kosakata maupun susunan bahasa yang digunakan. Jenis kosakata yang digunakan sangat berkaitan dengan pokok bahasan variasi bahasa itu sendiri. Bhatia (1987: 227) mengungkapkan bahwa bahasa hukum terdiri atas berbagai laras ( ) yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan komunikatifnya, latar atau konteksnya, peristiwa komunikasinya, hubungan sosial dan profesional di antara partisipan kegiatan dan peristiwa tutur, latar belakang pengetahuan partisipan dan beberapa faktor lain.

This course is not intended to teach law, law is simply a means to obtain the instructional objective of english teaching in three linguistic skills, namely oral communication, reading and writing. In reading course, this course has been another major problem area for law students as they are required to read many textbooks on law written in engliish. In writing course, this course also offers guidance in the techniques of writing from a very basic level. The first four chapters of the book give basic techniques of writing, such as the topic sentence, the discussion, and the conclusion- the elements by which students analyze and systematize the paragraph

Mata kuliah ini membahas seluk beluk hukum perbankan sesuai hukum positif yang berlaku dan seputar perkembangan aspek hukum perbankan yang meliputi:

1. Sejarah dan perkembangan perbankan;
2. Pengertian, Asas, Tujuan Hukum Perbankan;
3. Jenis dan Bentuk Hukum Bank;
4. Sumber Dana Perbankan;
5. Kegiatan Usaha, Perkreditan, dan Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah;
6. Perlindungan Konsumen Bank Menurut Hukum Positif yang berlaku, Rahasia Bank, Pengawasan Bank, dan Likuidasi Bank

Terima kasih untuk para rekan Mahasiswa/Mahasiswi yang telah ikut berdiskusi dalam kuliah SPADA UNS (diskusi dan inisiasi) akan ada nilai pada setiap Mahasiswa/Mahasiswi yang aktif mengikuti materi inisiasi, aktif di forum diskusi dan aktif mengerjakan tugas-tugas yang telah tutor berikan. Semangat belajar dan jaga ksehatan selalu.

Hukum Penitensier adalah mata kuliah wajib yang menjelaskan tentang tujuan pemidanaan dan jenis-jenis pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 KUHP, bagaimana cara pelaksanaan dari jenis -jenis pidana tersebut serta sistem pembinaan bagi terpidana penjara dalam sistem pemasyarakatan, grasi, amnesti dan abolisi sebagai alasan penghapus pemidanaan.

Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum merupakan salah satu mata kuliah yang berfungsi untuk membekali mahasiswa Fakultas Hukum dengan ilmu penelitian secara khusus pada bidang hukum. Secara umum mata kuliah ini memuat materi konsep dasar penelitian pada umumnya dan penelitian hukum, jenis-jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif (doktrinal) dan empiris (non doktrinal), argumentasi dan penalaran hukum dan penyusunan proposal penelitian hukum. Learning outcomes yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mereka bisa menyusun proposal penelitian hukum.

Viktimologi adalah mata kuliah pilihan dari bagian hukum pidana yang mempelajari tentang korban, khususnya korban kejahatan, proses penimbulan korban serta akibat penimbulan korban sebagai realitas sosial.  Dalam mata kuliah viktimologi ini akan dibahas juga tentang arti penting perlindungan terhadap korban, hak - hak korban serta bagaimana kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. manfaat viktimologi bagi penegakkan hukum.

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu mata kuliah yang berfungsi untuk membekali mahasiswa Fakultas Hukum dengan ilmu hukum administrasi. Secara umum mata kuliah ini memuat materi konsep dasar, dimensi normatif, dimensi instrumentalia, dimensi perlindungan hukum, dan peradilan administrasi. Learning outcomes yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mereka bisa menjawab isu-isu hukum dalam hukum administrasi negara.


Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positive influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Dari definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa PKn memiliki ciri-ciri: (1) Merupakan program studi; (2) materi pokoknya adalah demokrasi politik yang diperluas dengan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat; (3) bersifat interdisipliner; (4) tujuannya melatih berfikir kritis dan analitis (intellectual skill), bersikap dan bertindak demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945