Hukum Tindak Pidana di Bidang Kesehatan

Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan Fakutlas Hukum kelas H

Hukum diplomatik merupakan mata kuliah pilihan penunjang skripsi bagi mahasiswa yang mengambil skripsi bidang hukum internasional. Hukum diplomatic ini mengatur mengenai hubungan-hubungan antara negara, baik pada bidang politik (hubungan diplomatik) maupun bidang ekonomi, sosial dan budaya (hubungan konsuler). Secara spesifik, materi yang dipelajari pada MK Hukum Diplomatik ini meliputi konsep dasar hukum diplomatic, anggota dan fungsi perwakilan diplomatik, cara membuka hubungan diplomatic dan konsuler, kekebalan, hak istimewa dan fasilitas staff dan gedung diplomatik  serta berakhirnya hubungan diplomatic dalam teori dan praktek.


Hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional. Dalam mata kuliah mahasiswa diajarkan   ini berkaitan dengan  asas-asas hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum islam dan eksistensi hukum Islam di Indonesia.


Dalam Mata kuliah Pendidikan Pancasila bertujuan Memahami hakekat sila-sila Pancasila dan mengaktualisasikan sebagai paradigma berfikir bersikapdan berperilaku

Mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional merupakan mata kuliah yang mengkaji hukum adat kaitannya dengan hukum nasional. Mempelajari hukum adat bukanlah sekadar untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada, tetapi lebih dari itu, harus membahas dan menilai sejauh mana sistem nilai dan asas-asas hukum adat yang senyatanya berlaku di masyarakat dan dapat ditransformasikan menjadi nilai-nilai dan asas-asas dalam sistem hukum nasional. Untuk itu materi pokok yang diberikan dalam mata kuliah Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional ini adalah urgensi belajar dan dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional, keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem hukum nasional, perkembangan Politik  Pembangunan Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional Indonesia, kedudukan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional